DPC GMNI BUTON RAYA AJUKAN PETISI DUKUNGAN PEMEKARAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON KEPADA DPD RI
Kpksigap.com – Jakarta, 7 Agustus 2025 – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Buton Raya secara resmi mengajukan petisi pernyataan sikap dukungan terhadap pemekaran Provinsi Kepulauan Buton (KEPTON) kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam audiensi yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pengajuan ini merupakan wujud nyata dari komitmen GMNI Buton Raya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepulauan Buton yang selama ini mendambakan kehadiran negara melalui pembentukan daerah otonom baru yang lebih representatif, adil, dan berpihak pada kemajuan wilayah kepulauan.
Dalam petisi tersebut, DPC GMNI Buton Raya menyampaikan lima poin pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak DPD RI untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Buton sebagai prioritas pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) dan mendorong Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah yang selama ini menghambat proses demokratisasi wilayah dan pembangunan berkeadilan.
2. Mendukung penuh seluruh gerakan dan langkah konstitusional yang dilakukan oleh Presidium Percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (PPK KEPTON) serta seluruh elemen masyarakat yang berjuang secara sah dan damai demi terwujudnya provinsi baru.
3. Mengajak seluruh komponen pemuda dan mahasiswa se-Kepton untuk bersatu dalam barisan perjuangan yang progresif, cerdas, dan damai, serta menjauhkan diri dari segala bentuk provokasi yang dapat merusak semangat kolektif dalam memperjuangkan pemekaran ini.
4. Meminta kepada DPD RI agar lebih aktif dan responsif dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat di wilayah kepulauan, yang selama ini sering kali mengalami ketertinggalan dan termarjinalkan dalam pembangunan nasional.
5. Menolak segala bentuk politisasi, intervensi, dan penghambatan dari pihak-pihak yang tidak berpihak pada keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat Kepulauan Buton, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Bendahara Umum DPC GMNI Buton Raya, Dhira Adiyatma Jaya, dalam keterangannya menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton bukan hanya soal batas wilayah administratif, tetapi lebih dari itu, merupakan langkah strategis dalam membangun masa depan rakyat KEPTON secara lebih mandiri dan berdaulat.
“Kami hadir membawa suara rakyat KEPTON. Sudah saatnya negara memberikan keadilan kepada wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan. Pemekaran adalah hak demokratis rakyat, dan kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas,” tegasnya.
DPC GMNI Buton Raya menyatakan akan terus menggalang solidaritas nasional, melakukan konsolidasi gerakan, dan memperluas advokasi agar Provinsi Kepulauan Buton dapat segera terwujud dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reporter La Ode
Editor mursyidi
