Ketua JMI Kalbar Johandi Hari Kesaktian Pancasila Alarm Nasionalisme di Tengah Luka Kalbar

Pontianak,kpksigap.com – Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober 2025, kembali hadir bukan hanya sebagai ritual seremonial, melainkan alarm moral bangsa. Begitu pesan Ketua Jurnalis Media Indonesia (JMI) Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Barat, Johandi, ketika diminta pandangannya soal makna peringatan itu.

“Di Kalimantan Barat, tantangan kita nyata. Bukan sekadar ancaman ideologi, tapi kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga maraknya perdagangan orang. Semua itu ujian apakah Pancasila sungguh-sungguh kita hidupkan atau hanya kita ucapkan,” kata Johandi di Pontianak, Rabu, 1 Oktober 2025.

Johandi menunjuk sederet persoalan akut di Kalbar. Mulai dari praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang merusak sungai dan hutan, deforestasi akibat ekspansi lahan, hingga konflik lahan yang kerap menyulut ketegangan horizontal. “Di balik semua itu, kita melihat Pancasila diuji: keadilan sosial, kemanusiaan, hingga musyawarah mufakat. Apakah benar itu hadir di tengah masyarakat?” ujarnya.

Isu perdagangan orang (TPPO) juga menjadi catatan kelam lain. Kalbar dikenal sebagai salah satu pintu keluar terbesar bagi praktik ini. Menurut Johandi, lemahnya penegakan hukum membuat persoalan itu seperti lingkaran setan. “Tanpa sinergi antara aparat, pemerintah daerah, masyarakat, dan media, mustahil kita bisa menegakkan nilai keadilan,” katanya.

Ia menegaskan pers tidak boleh tinggal diam. Pers lokal, termasuk JMI, harus menjadi benteng ideologi dengan cara mengawal isu publik agar tidak tenggelam dalam arus kepentingan kelompok tertentu. “Kita tidak boleh membiarkan hutan Kalbar dihancurkan demi kepentingan segelintir orang. Pers punya tugas moral untuk menjaga roh Pancasila tetap menyala,” ucapnya.

Bagi Johandi, Hari Kesaktian Pancasila adalah pengingat keras: tanpa pengamalan nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan, Kalbar hanya akan menjadi panggung ketidakadilan baru. “Pancasila bukan slogan. Ia adalah pedoman moral dan hukum. Dengan itu, Kalbar bisa berdaulat atas alamnya, adil bagi rakyatnya, dan tetap menjaga persatuan dalam keberagaman,” tutup Johandi.

Sumber : Ketua JMi DPD Kalbar

Penulis  : Rahmad Maulana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *