KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan perannya sebagai pionir dalam inovasi kebijakan nasional. Setelah sukses dengan berbagai program digital, kini Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan (pilot project) untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos) pertama di Indonesia.
Uji coba pendaftaran program ini secara resmi dimulai pada Kamis, 18 September 2025, bertempat di dua wilayah, yaitu Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. Inisiatif ini dikelola oleh tim gabungan dari berbagai kementerian dan lembaga, yang berkolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Dua Jalur Pendaftaran, Bantuan untuk Masyarakat yang Terkendala
Proses pendaftaran digitalisasi bansos ini dirancang untuk mudah diakses oleh masyarakat. Terdapat dua cara utama:
1. Mandiri: Pendaftar bisa menggunakan aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi langsung dengan portal.
2. Bantuan Agen: Bagi warga yang tidak memiliki perangkat atau mengalami kendala teknis, pendaftaran dapat dilakukan melalui agen perlinsos. Saat ini, terdapat sekitar 500 agen di Banyuwangi yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan operator di tingkat desa/kelurahan.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa para agen ini telah dilatih secara khusus oleh tim dari pusat untuk membantu masyarakat. “Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, mereka bisa dibantu oleh pendamping PKH atau TKSK. Mereka akan menyisir warga tak mampu yang belum terjangkau,” ujar Ipuk.
Ipuk juga menambahkan bahwa ke depan, Banyuwangi akan melibatkan kader dasawisma sebagai agen perlinsos, sehingga total agen bisa mencapai 2.000 orang. “Dengan demikian, lebih banyak masyarakat yang layak dan selama ini luput dari pendataan bisa terakomodasi,” tambahnya.
Verifikasi Ketat untuk Bansos yang Lebih Akurat, Tim dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menegaskan bahwa saat ini pendaftaran hanya dibuka untuk warga Banyuwangi. Setelah uji coba awal di dua kelurahan selesai, pendaftaran akan diperluas ke seluruh Banyuwangi mulai bulan Oktober mendatang.
Andika menjelaskan bahwa setiap pendaftar wajib memberikan izin kepada pemerintah untuk mengakses beberapa data pribadi sebagai bagian dari proses verifikasi. “Kami akan melakukan formulasi untuk memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber, sehingga sistem seleksi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang akurat,” jelasnya.
Sistem juga menyediakan fitur Sanggahan bagi warga yang merasa tidak puas dengan hasil verifikasi. Warga dapat mengajukan keberatan, yang kemudian akan di cek ulang oleh tim.
Hasil dari program digitalisasi Perlinsos ini direncanakan akan digunakan untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di tahun mendatang. Meskipun demikian, untuk penyaluran tahun ini, Banyuwangi masih akan menggunakan data dan mekanisme lama.
“Pemerintah berharap digitalisasi ini dapat meminimalkan program bantuan yang tidak tepat sasaran, memastikan setiap bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tutup Andika. Sumber berita: (Red Kurnia Tim Media Kpk Sigap)
