Penanganan Banjir Omon-omon, Aktivis Desak Pemkot Depok Bertindak Konkret dan Solutif

Kota Depok, KPKSigap.com – Hujan yang mengguyur Kota Depok pada Jumat (11/4/2025), telah memicu banjir di beberapa titik, termasuk wilayah terparah di Pancoran Mas dan Cipayung. Banjir dengan ketingggian mencapai 1 meter mengakibatkan perumahan dan permukiman warga di Pancoran Mas dan Cipayung berubah menjadi kolam renang hampir menenggelamkan permukiman dan perumahan Depok Mas dan mushola.

Sementara itu, wakil wali kota, Chandra Rahmansyah sudah dua kali turun langsung mendatangi lokasi banjir, salah satunya di perumahan Azura Residence dan perumahan baru Pangeran Residence, Pancoran Mas, Depok pada Jumat (11/4/2025) malam. Selang tiga hari kemudian, Senin (14/4/2025), Wawalkot Chandra kembali mendatangi lokasi perumahan Depok Mas, menyatakan dengan tegas pembangunan perumahan yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan serta berpotensi berdampak buruk pada lingkungan, ditindak tegas dan ditabrak tidak peduli siapa pun bekingnya.

Secara terpisah, aktivitis dan pegiat media, Hotman Samosir, S.H., menyoroti masalah banjir di Kota Depok dengan mengingatkan semua pihak, bahwa pembangunan di Kota Depok bukan hanya ekonomi tetapi juga lingkungan hidup. Menurutnya, banyak daerah tempat resapan air menjadi perumahan dan gedung. Di sisi lain, aktivis ini menyoroti gagalnya pemerintah mengelola komunikasi krisis, dibuktikan dengan warga teriak mengadu ke media sosial dibandingkan kepada pemerintah. Minimnya tindakan konkrit dan tidak solutif, juga tidak lepas dari sorotan.

“Saya sudah tiga kali turun ke lokasi melakukan investigasi, menampung aspirasi warga dan menggali informasi dari beberapa tokoh masyarakat dan warga terdampak. Banjir di Pancoran Mas, Cipayung dan titik-titik lainnya dipicu oleh banyak faktor. Selain faktor letak perumahan warga berada di dataran rendah dan bangunan perumahan dibangun di bibir anak kali, juga diakibatkan penyempitan dan pendangkalan kali di samping permukiman dan perumahan warga, minim dan rusaknya turap kali, kali menjadi kantong sampah, kali dan anak kali ditutupi beton dan dipenuhi sampah. Permasalahan banjir juga dipicu hilangnya fungsi drainase warga akibat pembangunan perumahan,” ungkap aktivis dan pegiat media Hotman Samosir dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, aktivis ini mengatakan selama ini pemerintah gagal dalam mengelola komunikasi krisis. Harusnya, pemerintah melalui dinas PUPR, Lingkungan Hidup, dinas Rumkim dan dinas terkait lebih responsif dan solutif. Satpol PP sebagai pamong penegak peraturan daerah harusnya bertindak cepat menindak tegas bangunan perumahan liar, melanggar tata ruang dan menyebabkan banjir. Pemerintah dan jajarannya juga diminta memperbaiki komunikasi krisis. Warganya jangan lagi dibiarkan minta tolong di media sosial.

“Banjir di banyak titik urgen harus segera ditangani. Sebab hujan turun sebentar saja, permukiman dan perumahan warga sudah berubah menjadi kolam renang, terutama di Pancoran Mas. Jangan menunggu jatuh korban dan viral dulu baru sibuk dan kerja. Baru-baru ini, wakil wali kota Depok dalam hari yang berdekatan, sudah dua kali turun ke titik-titik lokasi banjir. Sangat disayangkan sekali, gubernur dan wakil wali kota sampai harus turun menangani sampah dan banjir. Sebelumnya, gubernur Jawa Barat menegur tumpukan sampah di aliran sungai Balai Kota Depok. Pemerintah harus mengevaluasi total kinerja dinas terkait untuk kota Depok yang lebih baik. Ketika warganya minta tolong di Medsos, artinya itu sebagai peringatan keras bahwa warga sudah skeptis dengan pemerintah,” ungkapnya lagi.

Menurut aktivis dan pegiat media tersebut, untuk mengatasi masalah banjir di kota Depok, harus dilaksanakan secara komprehensif dan kolaboratif dengan dilakukan penanganan dari hulu, tengah hingga hilir. Koordinasi antar wilayah, lintas pemerintah daerah dan lintas kementerian serta aktivis lingkungan dan pihak swasta urgen dilakukan.

“Pemerintah jangan hanya datang dan melihat saja, diperlukan tindakan konkret dan solutif untuk mengatasi masalah banjir di kota Depok secara komprehensif, kolaboratif dan koordinatif antar lintas instansi dan lintas daerah. Upaya-upaya mencegah dan mengatasi banjir bisa dilakukan dengan membangun anak kali, meningkatkan kapasitas kali, mengalihkan aliran kali, merehabilitasi dan pengerukan kali Krukut dan aliran sungai lainnya, memperbaiki dan meninggikan turap, menertibkan dan melarang bangunan berdiri di bibir kali, menindak tegas pembangunan perumahan ilegal dan menyalahi tata ruang,” pungkas aktivis Hotman Samosir.

Di samping itu, dinas terkait diminta saling berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan RT/RW untuk aktif dan produktif melakukan tindakan-tindakan preventif bencana banjir secara berkala. Warga juga mempunyai andil penting untuk mencegah bencana banjir melakukan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menjadikan kali menjadi tong sampah.

Seperti diketahui, gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi didampingi wali kota Depok, Supian Suri meninjau aliran sungai di Balai Kota Depok yang dipenuhi sampah, Selasa (11/3/2025). Kang Dedi dibuat terkejut melihat sungai di Balai Kota Depok tersebut dipenuhi sampah, langsung memerintahkan agar sampah tersebut segera dibersihkan. Setelah disentil Dedi, Supian Suri akhirnya turun ke kali untuk mengangkut sampah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Citra Indah Yulianty juga tidak lepas dari sentilan karena sampah  tidak dibersihkan berminggu-minggu.

“Kalau dilihat dari tekstur sampah-sampahnya, itu sampah mingguan. Ada sampah yang baru dan lama. Intinya, kurang bersih. Kota Depok itu etalase Jawa Barat di depan Jakarta,” kata Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menimpali pengakuan Kadis PUPR Kota Depok yang mengatakan sampah tersebut merupakan sampah baru.

(KPK Sigap -Red- Albert)