Di era demokrasi indonesia yang sudah berlangsung lama praktek korupsi bukan semakin menurun melainkan semakin marajalela,dengan banyaknya kasus korupsi dan dilakukan oleh pejabat yang dipilih rakyat hendaknya pemangku jabatan berpikir bagaimana caranya praktek korupsi bisa berkurang? Mungkin banyak kebijakan yang tentunya bisa di lakukan contoh dengan cara di hukum mati para koruptor dan ini masih menjadi polemik karena negara kita masih canggung menerapkan hukuman itu dan perlu multi solusi dan menurut pandangan saya dan kebetulan saya pelaku politik dan sering gagal kenapa itu terjadi karena biaya politik tidaklah mudah karena fakta di lapangan dan teori yang ada tidak berbanding lurus untuk bisa di katakan sebagai wakil rakyat,dan cost politik tidaklah kecil dan sangat mahal sehingga bukan lagi kwalitas yang di utamakan melainkan kuantitas yang di kedepankan dan untuk bisa jadi wakil rakyat tidak cukup pintar atau pandai saja asal punya capital lebih dan popularitas peluang lolos ke parlemen lebih besar dan apa yang terjadi ketika lolos menjadi parlemen secara logika parlemen tersebut akan mencari bagaiamana capital politik itu akan kembali tentunya harapanya juga pasti untung dengan cara yang paling mudah adalah memainkan kebijakan atau korupsi,dan ini akan menjadi penyakit baru di negara yang kita cintai ini dan perlu gagasan besar untuk merubah mainshet itu dan kami mencoba menawarkan dengan konsep *POLYPRENEUR* apa itu yaitu konsep menggabungkan sektor politik dan enterpreneur dan ini setidaknya bisa menjadi solusi mengurangi angka korupsi,mari kita bahas
– jika ingin jadi DPRD kab membutuhkan dana semisal min 2m s/d 3m seharusnya pemula yang mau jadi wakil rakyat memulainya dengan konsep preneur karena secara filosofi untuk menjadi wakil rakyat itu di perlukan masa atau pemilih rakyat dan tentunya dengan preneur untuk kepentingan rakyat setidaknya kuantitas pemilih akan signifikan contoh dalam suatu daerah pemilihan membutuhkan suara semisal 10ribu masa dengan 3 wil dapil dan rata rata jumlah penduduk sekitar 200ribu maka ketika calon pemula ini mendirikan suatu usaha yang bergerak pangan di 3 titik dengan asumsi per titik bisa merekut suara sekitar 4000 maka kemungkinan dengan usaha pangan maka mudah untuk bisa tercapai karena setiap titik hampir semua masyarakat butuh pangan dengan menjual harga agak murah dan terjangkau mungkin akan bisa mempengaruhi rakyat untuk bisa memilih dengan tidak merugikan secara preneurnya dan ini akan bisa kontinukatas terjaga dan secara makro kebutuhan pangan akan bisa terjangkau dan masyarakat semua akan menikmati secara wakil rakyat itu yang jadi di samping dapat benefit jadi wakil rakyat juga akan dapat profit dari usaha tersebut sehingga potensi korupsi bisa di kurangi dan bisa juga akan hilang dengan konsep poly preneur ini dari sisi pemerintah sudah akan bisa di kerjasamakan dalam pendistribusian bahan pokok melalui peran wakil rakyat tersebut sehingga ekonomi akan tumbuh kembang
– Jika sudah menjadi dewan atau wakil rakyat juga punya potensi besar untuk menjalankan polypreneur dengan baik dan akan menjadi metode baru untuk masyarakat agar ndak pragmatis politik karena sejatinya politik tujuan utama mensejahterakan masyarakat
Tulisan ini mungkin terkesan subyektif tapi mudah mudah bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dengan tujuan agar wakil rakyat sebelum jadi sudah memikirkan tentang rakyat.***
SOPPENG,- KPKSIGAP.COM//Masyarakat Pasar Lolloe, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan apresiasi tinggi kepada Regu Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Soppeng yang telah […]
Tolikara, kpksigap.com – “Pernyataan Sikap” Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat Nasional, tetap,dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu sebagai mana maksud dalam […]
KPK-SIGAP.com , Lotu || Bupati Nias Utara bertindak sebagai Pembina Apel Bersama Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Nias Utara, […]