Kpksigap.com -Agam
Lubuk basung,16 Januari 2025
Pembahasan Ranperda UMKM Terkait pemberdayaan dan penguatan Umkm dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga rumah tangga dan masyarakat
Peran dan keberadaan umkm merupakan salah satu faktor penonkrak pendapatan daerah serta mendukung program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan
Kegiatan rapat kerja ini dilakukan dalam rangka menyaring aspirasi serta masukan terkait penyempurnaan draft perda inisiatif yang akan di tetapkan jadi perda UMKM AGAM natinya ungkap Yandril, S.Sos, ketua komisi 11 Agam
Sementara Yohanes ketua Bidang kelembagaan dan kemitraan mengatakan dengan dilibatkannya forum umkm agam dalam penyusunan ranperda inisiatif ini diharapkan agar ada regulasi yang mengatur dan menjamin keberadaan Umkm dan forum, tumbuh berkembang dalam upaya umkm naik kelas dan bisa berkompetesi dengan prodak2 unilever atau ritel2 modren lainnya
Persolan umkm tak lepas dari 3 hal yang mendasar, pertama terkait perizinan, meliputi, No induk berusaha, PIRT dari dinas kesehatan, label halal, dari kemenang, paten merk dari kemenkuham, kedua terkait akae pemasaran, dalam hal pemasaran diharapkan di masing, kecamatan para umkm dapat memasarkan prodaknya melalui galeri/klinik umkm, yang mana fungsinya disamping tempat Rest area dilokasi strategi persinggah, juga klinik ini sebagai tempat pelayanan mengatasi persoalan umkm yang ada di masing2 kecamatan dan ini diharapkan jadi pilot projet bagi pemerintah daerah.
Ketiga akses permodalan , dengan ada nya galery di masing masing 16 kecamatan di agam juga diharapkan komutmen nya Bumn untuk bersinergi kerjasama dalam hal pembiayaan dan promosi, kapan perlu ada program anggota dewan melalui pokirnya bedah rumah produksi umkm, Terakhir ada nya regulasi semacap perda atau Perbub yang mengatur prioritas dana desa untuk kegiatan penguatan dan pemberdayaan umkm ungkap yohanes
Sementara kepala dinas umkm agam Dandi pribadi menyampaikan lebih 21 ribu usaha mikro yang ada di agam, belum maksimal tersentuh karena keterbatasan anggaran yang ada di dinas, tentu diharapkan menjadi perhatian dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan. AFRI-Kpk sigap
