KpkSigap, Pohuwato, Senin, 09 Desember 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), Lembaga Aliansi Indonesia melalui perwakilannya, Bapak Herson Ali, menegaskan kembali komitmennya dalam memberantas korupsi, khususnya di wilayah Gorontalo dan lebih spesifik lagi di Kabupaten Pohuwato. Dalam aksi nyata hari ini, Bapak Herson Ali mendatangi Kejaksaan Negeri Pohuwato untuk membangun kembali kemitraan strategis dalam pemberantasan korupsi.
Kedatangan Lembaga Aliansi Indonesia ini bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga masyarakat dan institusi penegak hukum dalam mencegah dan menindak praktik korupsi. Bapak Herson Ali menekankan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. “Kami berharap kemitraan ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pengawasan dan penegakan hukum, terutama terhadap dugaan kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat Gorontalo,” ujar beliau.
Di tengah konsistensi Lembaga Aliansi Indonesia, perhatian juga tertuju pada kasus yang menjadi sorotan media, yaitu terkait dugaan ketidaktransparanan dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Dinas Pertanian Pohuwato. Kelompok investigasi BARAKUDA, salah satu tim yang bergerak di bawah Lembaga Aliansi Indonesia, melayangkan surat permohonan data penerima alsintan kepada Dinas Pertanian Pohuwato berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, hingga saat ini, permohonan tersebut belum mendapatkan tanggapan yang memadai.
Tim BARAKUDA menyatakan telah mendatangi Dinas Pertanian Pohuwato sebanyak tiga kali untuk menindaklanjuti permohonan data tersebut. Namun, jawaban yang diterima selalu sama, yaitu menunggu kepala dinas yang sedang berada di luar kota. “Surat kami sudah diteruskan ke beliau, dan seharusnya ada koordinasi internal untuk merespons permintaan kami. Namun hingga kini, belum ada jawaban resmi,” ungkap perwakilan tim BARAKUDA.
Hasil investigasi awal BARAKUDA menemukan indikasi bahwa beberapa alsintan diduga tidak disalurkan kepada penerima yang sesuai. Oleh karena itu, data penerima menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan tersebut tidak disalahgunakan. Ketiadaan tanggapan dari pihak dinas hanya memperkuat kecurigaan adanya kejanggalan dalam distribusi alsintan tersebut.
Lembaga Aliansi Indonesia melalui tim BARAKUDA mendesak Dinas Pertanian Pohuwato untuk segera memberikan data penerima alsintan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Jika terus dihambat, kami akan membawa kasus ini ke jalur hukum agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan keadilan,” tegas mereka.
Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Lembaga Aliansi Indonesia bersama masyarakat Pohuwato dan Gorontalo akan terus mengawal isu ini hingga tuntas demi mewujudkan keadilan bagi semua pihak.
Redaksi: Tim BARAKUDA
