KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
BANYUWANGI – Komisi II dan Komisi IV DPRD Banyuwangi segera menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (Lonsum) Alas Sukses Estate. Langkah tegas ini diambil menyusul kegelisahan warga Desa Kalibarumanis terkait ketidakjelasan program Calon Petani Calon Lahan (CPCL) serta realisasi kebun plasma.
Kepala Desa Kalibarumanis, H. Andrian Bayu Donata, menyatakan bahwa selama ini pihaknya merasa “dipinggirkan” dalam proses pengawasan koperasi dan pengelolaan plasma. Ia menyoroti belum adanya Musyawarah Desa (Musdes) untuk penetapan data CPCL, sehingga validitas daftar penerima manfaat dipertanyakan.
“Kami tidak ingin ada spekulasi liar. Jika perusahaan transparan, seharusnya data dibuka. Faktanya, penetapan CPCL selama ini tidak melalui Musdes, jadi dasar penentuannya pun tidak jelas,” tegas Bayu.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa hak warga adalah prioritas utama. Anggota Komisi II, Masrohan, menyatakan bahwa sidak dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban 20 persen lahan plasma benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
“Ini bukan sekadar urusan administrasi, tapi menyangkut hak rakyat. Kami akan turun langsung untuk memverifikasi proses penetapan CPCL hingga kesiapan lahan di lapangan,” ujar Masrohan.
Senada dengan itu, perwakilan Komisi IV, Patemo, menambahkan bahwa pihaknya akan melihat lebih luas dampak keberadaan perusahaan, mulai dari tata kelola lingkungan hingga hubungan sosial dengan warga sekitar.
“Kehadiran perusahaan harus memberi dampak ekonomi nyata. Kami ingin memastikan tidak ada hak warga yang terabaikan dan semua prosedur berjalan sesuai aturan agar tidak ada kecurigaan berkepanjangan di masyarakat,” pungkas Patemo.
Sidak ini diharapkan menjadi titik terang bagi warga Kalibarumanis agar polemik mengenai pengelolaan plasma segera menemui solusi yang adil dan transparan. Sumber berita: (Red Kurnia Tim Media Kpk Sigap)
