Jakarta, kpksigap.com, Selasa, 19 Februari 2025 .
Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen mereka dalam melakukan efisiensi anggaran serta meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam berbagai forum, termasuk Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada 10 Februari 2025 lalu.
Fokus Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa anggaran yang tidak efisien, mubazir, atau tidak memiliki manfaat langsung bagi rakyat harus dihapuskan. Konsolidasi berbagai anggaran Kementerian dan Lembaga diproyeksikan akan menghemat lebih dari 300 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan.
Efisiensi ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
Mengejar Investasi dan Paradigm-Shift
Sejalan dengan efisiensi anggaran, pemerintah menargetkan peningkatan investasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan proyeksi Bappenas, total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 2029 mencapai 9.065 triliun rupiah, dengan peningkatan investasi tahunan sebagai berikut:
~ 2025: Rp 2.175 triliun
~ 2026: Rp 2.567 triliun
~ 2027: Rp 2.857 triliun
Target ini mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk menarik lebih banyak investor domestik maupun asing guna mempercepat pembangunan infrastruktur, industri strategis, serta sektor berbasis teknologi tinggi.
Menurut data terbaru, investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI) yang masuk ke Indonesia saat ini masih didominasi oleh Singapura (20,1 miliar dolar AS), diikuti oleh Hong Kong, China, dan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah menerapkan kebijakan insentif fiskal dan non-fiskal, serta meningkatkan kemudahan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.
Dukungan Regulasi dan Implementasi Kebijakan,
Dalam mendukung strategi efisiensi dan investasi ini, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menekankan pentingnya manajemen strategis organisasi dalam pengelolaan anggaran dan investasi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program memiliki dampak konkret bagi masyarakat.
Selain itu, langkah-langkah percepatan realisasi investasi juga akan dikawal ketat dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Sejumlah kebijakan terkait, seperti PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), diharapkan semakin meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi di Indonesia.
Kesimpulan
Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk menjalankan kebijakan anggaran yang lebih efisien serta meningkatkan investasi guna memperkuat fundamental ekonomi nasional. Dengan efisiensi anggaran lebih dari 300 triliun rupiah dan target investasi 9.065 triliun rupiah hingga 2029, Indonesia optimistis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(Tim Redaksi – Suara Keadilan)
