Jakarta, kpksigap.com, Rabu, 13 Agustus 2025.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Agenda ini diselenggarakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK untuk memperkuat sinergi dan percepatan Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir Pimpinan KPK RI, Dr. Johanis Tanak, SH., M.Hum, bersama jajaran pejabat tinggi KPK, termasuk Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Sugiharto. Dari Sulawesi Utara, hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Julius Selvanus, SE, Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B.KBD, para Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD kabupaten/kota, Sekda, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, serta admin MCP se-Sulut.
Bupati Minsel didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala BKAD Kabupaten Minahasa Selatan. Kehadiran rombongan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minsel untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan, Pemkab Minsel akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, sejalan dengan arahan KPK. “Pemberantasan korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pembenahan sistem dan budaya kerja yang berintegritas di setiap lini pemerintahan,” ujarnya.***
