KPK SIGAP INVESTIGASI JATIM BANYUWANGI
Jakarta Selatan — Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi titik tumpu aspirasi masyarakat. Sekelompok aktivis yang menamakan diri Harimau Blambangan menggelar aksi massa guna mendesak lembaga antirasuah tersebut membongkar dugaan praktik rasuah yang disinyalir melibatkan elite kekuasaan di daerah Banyuwangi.
Di tengah pengawalan aparat, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes. Suara orator memecah suasana, menuntut keberanian penegak hukum untuk menyentuh sosok-sosok yang selama ini dianggap “tak tersentuh”.
Vokal di Garis Depan: “Hukum Jangan Tebang Pilih”
Koordinator aksi sekaligus aktivis Harimau Blambangan, Moh Yunus, dalam orasinya menyampaikan pesan menohok mengenai kondisi keadilan di daerah. Ia menyatakan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan janji-janji manis pembangunan yang dibayangi oleh praktik korupsi.
“Rakyat menginginkan kesejahteraan yang nyata dan keadilan yang objektif. Di bawah naungan bendera Merah Putih, tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan keistimewaan hukum saat terseret kasus korupsi,” seru Yunus dari atas mobil komando.
Yunus juga menyelipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar terus memantau jalannya supremasi hukum di Indonesia, memastikan bahwa semangat pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama pemerintah pusat hingga ke level daerah.
Menyoroti Keterlibatan Tokoh Berpengaruh
Dalam tuntutannya, massa secara spesifik menyoroti rekam jejak dugaan penyimpangan yang menyeret nama mantan pejabat publik, Abdullah Azwar Anas. Mereka menduga ada praktik korupsi sistematis yang berlangsung dalam periode yang cukup lama dan belum tersentuh hukum secara tuntas.
Selain mendesak KPK, aktivis juga mengkritik kinerja lembaga audit seperti BPK dan aparat penegak hukum lainnya. Mereka menilai ada kesan lamban dalam memproses fakta-fakta hukum yang sudah mulai bermunculan ke permukaan.
Ujian Bagi Kredibilitas Institusi Negara
Aksi ini menegaskan bahwa tingkat pengawasan masyarakat sipil terhadap integritas pejabat publik semakin tajam. Menurut pengamat dari Media Nasional Ganesha Abadi, fenomena turunnya aktivis ke jalan ini merupakan sinyal peringatan bagi pemerintah.
Apabila tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas ini tidak segera direspons dengan tindakan hukum yang konkret, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap institusi negara akan mencapai titik nadir. Penegakan hukum yang adil dan tanpa intervensi politik kini menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan muruah lembaga penegak hukum di mata rakyat. Sumber berita: (Red Tim Media Kpk Sigap)
