Keluarga Besar Polres Pakpak Bharat Melepas Waka Polres Pakpak Bharat Yang Memasuki Purna Bhakti

Posted on by KPK Sigap
Salak.kpk.sigap.com  // Setelah Upacara Purna Bhakti selesai di laksanakan Keluarga Besar Polres Pakpak Bharat kembali melakukan kegiatan Melepas Wakapolres Pakpak Bharat Kompol Ridwan, S.H melalui Tradisi Gerbang Pora, Sabtu 29 Maret 2025 sekira pukul 10.30 wib di halaman Mapolres Pakpak Bharat.
Acara pelepasan Kompol ( Purn ) Ridwan, S.H di pimpin oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP Pebriandi Haloho, S.H., S.I.K.,M.Si dan di dampingi Ketua Bhayangkari Cabang Pakpak Bharat Ny. Nanny Andi Haloho.
Laporan dari Kapolsek Sukaramai AKP Sukanto Berutu, S.H. selaku Danton Pasukan Gerbang Pora kepada Kompol ( Purn ) Ridwan, S.H menandai di mulainya Gerbang pora.
Kapolres Pakpak Bharat beserta Ketua Bhayangkari Cabang Pakpak Bharat mengiringi langkah berlahan Kompol ( Purn ) Ridwan, S.H beserta Ibu Sri Ridwan. Rasa haru bercampur kesedihan Personil Polres Pakpak Bharat dan jajarannya mengiringi pelepasan Kompol ( Purn ) Ridwan, S.H yang bertugas selama 9 bulan di Polres Pakpak Bharat dan telah mengabdikan dirinya selama 37 tahun di kepolisian negara Republik Indonesia.
Satu persatu Perwira Bintara dan ASN turut menyalami Kompol ( purn ) Ridwan, S.H dan Ibu Sri Ridwan seraya mengucapkan salam perpisahan, Selamat memasuki Purna Bhakti dan Mohon maaf lahir dan batin mengingat kegiatan acara ini di penghujung bulan Ramadhan dan lusa sudah Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M.
( KPK SIGAP_red- HENDRA GINTING)

Related Posts

Terungkapnya Skandal Bensin Oplosan di PT Pertamina, Apakah Ini Awal dari Pengungkapan Jaringan Mafia Migas? Jakarta, kpksigap.com, Senin, 03 Maret 2025. Digitalisasi telah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang di kementerian dan lembaga pemerintah. Upaya serupa juga pernah diusulkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Namun, implementasinya di Pertamina tampaknya menemui hambatan. Terbongkarnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang melibatkan praktik pengoplosan bahan bakar dari Pertalite menjadi Pertamax, mengungkap adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat direksi. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam praktik tersebut . Selain direksi, pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini antara lain oknum di lembaga pemeriksa laporan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering melakukan kunjungan kerja ke Pertamina, serta partai politik yang memiliki keterkaitan dengan pejabat di lembaga legislatif . Petral (Pertamina Energy Trading Limited), anak perusahaan Pertamina yang beroperasi di Singapura sejak 1992, sebelumnya terlibat dalam pengaturan impor minyak bersama Global Energy Resources milik Riza Chalid. Meskipun Petral dibubarkan pada 2015, jaringan mafia migas diduga masih beroperasi melalui individu-individu yang memiliki koneksi kuat . Kasus korupsi di PT Pertamina ini tidak hanya merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun , tetapi juga berdampak pada kualitas bahan bakar yang diterima oleh masyarakat. Praktik pengoplosan dapat menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan, menambah beban ekonomi masyarakat . Harapan muncul bahwa dengan terbongkarnya kasus ini, aparat penegak hukum dapat mengungkap jaringan mafia migas hingga ke akar-akarnya. Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, dan diharapkan proses hukum berjalan transparan serta adil . Penting bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan tidak ada praktik korupsi serupa di masa mendatang . Selain itu, masyarakat perlu waspada terhadap dampak kualitas bahan bakar yang mungkin timbul akibat praktik pengoplosan ini. *Andre Vincent Wenas, MM, MBA., adalah Pemerhati Ekonomi dan Politik serta Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP). (Kpksigap-Red-Robby)

  Jakarta, kpksigap.com, Senin, 03 Maret 2025. Digitalisasi telah menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di berbagai sektor, termasuk pengadaan barang di kementerian […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *