Tidore, kpksigap.com, Kamis, 20 Februari 2025 .
Sebuah insiden mengejutkan terjadi di Kota Tidore, di mana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diduga melakukan pengusiran brutal terhadap pengusaha UMKM. Kejadian ini memicu spekulasi adanya imbas politik antara Wali Kota Tidore terpilih dan pihak pengusaha UMKM, yang dikabarkan memiliki permasalahan pribadi.
Berdasarkan rekaman video berdurasi 6 menit 50 detik yang berhasil diperoleh kpksigap.com, tampak aksi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara yang dinilai berlebihan. Dalam video tersebut, terlihat beberapa petugas mendekati lokasi usaha UMKM dan melakukan tindakan pengusiran yang diduga dilakukan tanpa koordinasi yang jelas.
Fakta Investigasi dan Dugaan Kepentingan Politik
Menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, pengusaha UMKM yang menjadi korban penertiban ini diduga memiliki hubungan kurang harmonis dengan Wali Kota Tidore terpilih. Sejumlah saksi mata di lokasi menyebutkan bahwa tindakan Satpol PP terkesan mendadak dan tidak memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan.
“Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba harus diusir. Padahal, selama ini kami selalu mengikuti aturan yang ada,” ujar salah satu pelaku UMKM yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa sumber juga menyatakan bahwa sebelum insiden ini terjadi, ada indikasi adanya tekanan politik terhadap pelaku usaha yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. Jika dugaan ini benar, maka tindakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib mendukung serta melindungi kegiatan usaha kecil dan menengah, bukan malah menekan atau mengusir mereka.
Selain itu, tindakan yang dilakukan Satpol PP juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberdayakan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, bukan malah menghambat perkembangan usaha mereka.
Respon dan Tuntutan dari Masyarakat
Insiden ini telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama komunitas UMKM dan aktivis sosial di Tidore. Mereka menuntut transparansi dari pihak pemerintah daerah dan mendesak agar tindakan represif terhadap pelaku usaha kecil segera dihentikan.
“Jika ini benar ada unsur politik di dalamnya, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung, bukan menekan rakyat kecil,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satpol PP Kota Tidore dan pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Masyarakat menunggu klarifikasi serta langkah konkret dari wali kota terpilih untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan.
Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik.
(Kpksigap-Red-Tim-Rusli-Robby)
