Pontianak,kpksigap.com – 19 Februari 2025 – Di tengah hiruk-pikuk isu korupsi yang masih mencengkeram Kalimantan Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Harisson justru melontarkan pernyataan kontroversial: “Wartawan kerap minta arahan dari pejabat!” Sebuah pernyataan yang seolah ingin menundukkan independensi pers.
Seakan lupa bahwa kamera wartawan bukan hanya merekam senyum manis dalam seremoni, tetapi juga mengawasi kebijakan publik. Pernyataan Harisson ini langsung mendapat respons keras dari Sekjen Forum Wartawan (FW) dan LSM Indonesia, Wawan Daly Suwandi.
“Pj Gubernur Kalbar Harisson keliru besar. Yang perlu ‘arahan’ itu pejabat yang doyan mark-up anggaran dan bikin proyek fiktif. Wartawan? Kami punya kompas sendiri: kode etik jurnalistik,” tegas Wawan.
Arogansi Pejabat: Ketika Kritik Dibungkam
Di era transparansi, hubungan antara pejabat dan pers seharusnya berjalan harmonis. Pers bukan alat propaganda, tetapi pengawas kebijakan publik. Namun, yang terjadi di Kalimantan Barat justru sebaliknya: arogansi pejabat yang meremehkan peran wartawan.
“Kalau ada oknum wartawan minta arahan, itu kasus minor. Justru lebih berbahaya kalau pejabatnya yang alergi transparansi dan takut diawasi,” lanjut Wawan.
Pernyataan Harisson semakin memperjelas pola kepemimpinan yang tidak peka terhadap kritik. Seorang pejabat publik seharusnya bersikap bijak dan membuka diri terhadap masukan pers, bukan malah bersikap defensif dan merendahkan peran media.
Pers dan LSM: Pilar Demokrasi yang Tak Bisa Dibungkam
Sepanjang sejarah, berbagai skandal korupsi besar terbongkar berkat keberanian pers dan LSM. Dari proyek fiktif hingga penyelewengan dana publik, semua ini terungkap berkat peran media yang kritis. Tanpa pengawasan yang kuat, pemerintahan yang bersih hanya menjadi utopia.
“Kami tidak butuh arahan dari pejabat. Justru kami yang harus mengawasi mereka. Jika ada wartawan yang meminta arahan, itu kesalahan individu, bukan sistem,” jelas Wawan.
Pejabat Harus Sadar, Mereka Pelayan Rakyat, Bukan Penguasa!
Bayangkan seorang pejabat tinggi yang duduk nyaman di kursinya, sementara wartawan datang membawa pertanyaan soal proyek infrastruktur mangkrak. Bukannya menjawab dengan transparan, sang pejabat malah berkata, “Kenapa kalian selalu mengganggu saya? Bukankah tugas kalian hanya menulis apa yang saya katakan?”
Inilah realitas yang sering terjadi. Banyak pejabat lupa bahwa jabatan mereka adalah amanah rakyat, bukan alat untuk menunjukkan superioritas. Pejabat seharusnya menerima kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial, bukan sebagai ancaman.
Membangun Hubungan Sehat Antara Pers dan Pemerintah
Hubungan antara pemerintah dan pers seharusnya didasarkan pada saling menghormati.
Pers bukan musuh pejabat, melainkan mitra strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Apakah seorang pejabat layak disebut pemimpin jika ia tak mampu menerima kritik? Jawabannya tentu tidak. Saatnya pejabat publik memahami bahwa pers adalah cerminan suara rakyat.
Jika mereka terus menghindar dari pengawasan, mungkin ada sesuatu yang mereka sembunyikan.
Editor : Rahmad Maulana
