Subang, kpksigap.com.- Menanggapi Pemberitaan yang ditudingkan oleh Sebagian Masyarakat terhadap dirinya hingga bikin Pengaduan ke APH itu semua tidak sesuai dengan Fakta dan Data yang bisa dipertanggung jawabkan disampaikan Din Wahidin kepada Awak Media, karena kenapa karena tidak adanya konfirmasi untuk kita mengklarifikasi dugaan Korupsi terhadap dirinya selaku kepala Desa sehingga dirinya merasa disudutkan. Minggu (19/01/2025).
Dalam faktanya Din Wahidin mengungkapkan Terkait penggunaan Dana Desa (DD) Maupun BANVROP dalam Teknik dan mekanisme nya kita tidak sendiri itu semua sesuai presedur yang semua melibatkan Aparatur Pemerintahan Desa yang sudah direalisasikan ke semua Masyarakat Penerima Manfaat yang berhak menerimanya dan silahkan kroscek bahkan sudah Kita dipublikasikan dibeberapa Media Online, “Ungkapnya.
kalaupun ada kelambatan dirinya mengakui hal dalam penyaluran nya sedikit ada kendala dan tidak ada maksud lain namun dirinya membantah ada niatan untuk melakukan Korupsi karena semua keputusan terkait penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa Tanpa diputuskan Sepihak, sekali lagi saya Atas nama Kepala Desa Jatimulya memohon Maaf kepada masyarakatnya atas keterlambatannya. “Tandasnya.
Begitu juga apa yang dituduhkan terhadap dirinya melakukan Korupsi tentang di Beberapa Anggaran kita langsung koordinasi dan menanyakan nya dengan TPK Desa yang melaksanakan semua Anggaran biar semua nya terang benderang agar masyarakat tahu dan mungkin keterangan yang dilaporkan itu tanpa mengkorpimasi dulu baik kedirinya maupun ke TPK Desa Jatimulya dan ini kita sudah mendapatkan kejelasan data dari TPK Desa agar pemberitaan tersebut tidak tumpang tindih dengan Fakta yang sebenarnya.
1. Rutilahu *(Nominal tidak Sesuai)* (Pengerjaan *ACAN* nu Tahap II)
2. Jembatan dan Pagar Posyandu JTM *(100%)*
3. Posyandu Tanjungsalep *(On Progress)*
4. STUNTING, PMT dan Insentif Kader Kesehatah *(100%)*
5. Plesterisasi Jln Linkungan (Nominal Tidak Sesuai) *(100%)*
6. Pembangunan Jln Usaha Tani (hanya ada di APBDes awal di APBDes Perubahan tidak ada/dihapus)
7. BOP Pemerintah Desa Tahap II *(100%)*
8. Toilet Kantor Desa (ada di APBDes awal di APBDES Perubahan tidak ada/dihapus)
9. Honor operator *(100)*
Lebih lanjut Din Wahidin berharap kepada masyarakatnya tidak terprovokasi dengan hal hal yang akan memperkeruh suasana dimana pemerintahan Desa akan selalu sinergitas dengan masyarakat apa yang menjadi Aspirasi Masyaratnya kita selaku pelaksana tugas kepemerintahan Desa akan selalu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan masyarakat nya, begitu juga dengan Hak Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima, tentu saja kita akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakatnya, “Harapnya.
(KPKsigap – RED – Mangsubang/Ujang)
