Anggota Dewan Propinsi Fraksi Gerindra Sosialisasikan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
CIAMIS | KPK sigap– Anggota DPRD Jawa Barat Dapil 13 dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah desa padaringan Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Senin (6/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis. Acara ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang peran dan fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan jalannya pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Hj. Tina Wiryawati menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Ini bentuk kehadiran DPRD di tengah masyarakat. Kami ingin warga memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan di ruang rapat atau dalam agenda formal, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi lapangan.
Lebih lanjut, Tina menyebut kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran publik bahwa fungsi pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
“Kegiatan semacam ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran.
Menurutnya, dengan dukungan anggaran daerah, kegiatan pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat di daerah.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya kegiatan semacam ini, Hj. Tina berharap masyarakat semakin memahami mekanisme kerja DPRD serta turut berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
Reporter (Kuswanto)
Editor Mursyidi
