Di tengah semangat pemerataan energi dan keadilan sosial yang digaungkan pemerintah,kpksigap.com – justru terjadi pelanggaran terang-terangan di jantung Kalimantan Barat. SPBU 63.791.01 di Bagak Sahwa, Singkawang, menjadi lokasi praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Pada Sabtu (26/04), pukul 15.30 WIB, publik dikejutkan oleh rekaman yang menunjukkan solar dan pertalite mengalir bebas ke jeriken-jeriken plastik—bukan ke kendaraan rakyat, tapi ke para pelaku gelap yang tahu celah dalam sistem.
Praktik ini tak dilakukan di balik tirai malam atau dalam senyap. Justru siang bolong, di bawah sorotan matahari dan mata publik. Seolah hukum telah berubah menjadi pilihan, bukan kewajiban. Seolah SPBU ini bukan lagi titik distribusi resmi, melainkan pasar bebas bagi siapa pun yang mampu menyisipkan kepentingannya ke dalam sela-sela lemahnya pengawasan.
Aturan negara telah jelas. Subsidi BBM hanya untuk kendaraan yang memenuhi syarat, terutama bagi kelompok rentan ekonomi. Tapi kenyataan di lapangan memperlihatkan betapa sistem ini dibajak. Jeriken-jeriken plastik, yang seharusnya tak berhak, justru mendapat prioritas. Rakyat kecil? Mereka tetap mengantri, tetap menunggu, tetap kalah oleh permainan sistem yang kotor.
Pemerintah daerah tidak bisa lagi berpura-pura tak tahu. Pengawasan yang lemah di SPBU ini bukan sekadar kelalaian—ia mencerminkan pembiaran. Jika pengawas SPBU, aparat, dan otoritas daerah tak bergerak, maka sesungguhnya mereka sedang memberi ruang pada mafia energi untuk berkembang di wilayah perbatasan strategis.
Ini bukan sekadar soal bensin. Ini adalah tentang integritas kebijakan negara. Energi adalah urusan pertahanan, stabilitas, dan kedaulatan. Ketika solar diselewengkan, maka bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara yang terkikis habis.
Wali Kota Singkawang, aparat hukum, dan Hiswana Migas harus menjawab pertanyaan publik: mengapa praktik ini bisa terjadi? Dan lebih penting, mengapa dibiarkan? Klarifikasi kosong dan konferensi pers tanpa tindakan bukan solusi—itu justru bentuk lain dari pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Rakyat tidak meminta lebih. Mereka hanya ingin keadilan dijalankan. Agar subsidi kembali ke jalur yang benar. Agar hukum berdiri tegak, dan jeriken-jeriken culas tak lagi menjadi simbol dari lemahnya negara dalam menjaga aset vitalnya sendiri.
Jika tak segera ditindak, Singkawang berisiko dikenang bukan karena budaya dan keindahannya, tapi karena menjadi panggung mafia BBM yang beroperasi dalam diam. Negara tak boleh kalah oleh jeriken.
Sumber : Lidik Krimsus RI
Penulis : Rahmad Maulana
