Jakarta, kpksigap.com, Minggu 30 Maret 2025.
Di tengah riuh rendah panggung politik yang kerap disesaki kompromi dan kepentingan sesaat, muncul sosok langka yang memilih untuk berdiri di sisi kebenaran, meski harus menantang arus dari partainya sendiri. Ia adalah John Quincy Adams (JQA), Presiden ke-6 Amerika Serikat, yang kepemimpinannya dikenang bukan karena popularitas, melainkan keberanian dan integritasnya.
Presiden John F. Kennedy (JFK) — pemimpin visioner yang gugur di tengah tugas — menempatkan JQA sebagai salah satu tokoh yang paling ia kagumi. Dalam buku “President Kennedy Selects Six Brave Presidents”, JFK menyebut JQA sebagai simbol keberanian moral dalam pemerintahan: “honesty, integrity, and valor in government.”
JQA adalah pengingat bahwa seorang negarawan sejati berani menolak kenyamanan politik demi prinsip. Ia pernah menentang keputusan partainya sendiri dalam pembelian wilayah Louisiana, meski risiko politiknya besar. Bagi JQA, loyalitas kepada negara jauh lebih luhur daripada sekadar kesetiaan pada partai.
Ketika Retorika Tak Sebanding dengan Tindakan
Sayangnya, semangat semacam itu terasa asing dalam lanskap politik hari ini — terutama di Asia Tenggara. Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, dan Hasto Kristiyanto, Sekjen salah satu partai besar di Indonesia, sama-sama terlilit kasus hukum yang mencoreng kredibilitas publik.
Keduanya melontarkan narasi yang memikat — Najib menyebut, “If somebody has transgressed the law, they have to face the music,” sementara Hasto menyerukan, “Satyameva Jayate” — kebenaran pasti menang. Namun di balik retorika itu, publik melihat ironi: keduanya justru menjadi subjek dari dakwaan hukum yang serius.
Di Indonesia, kasus Harun Masiku yang hingga kini tak terpecahkan, kembali menyeret nama Hasto ke dalam pusaran hukum. Dalam penyidikan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita koper dan tote-bag berisi uang dari kediaman Djan Faridz, mantan Ketua Umum PPP, yang diduga terkait upaya mempengaruhi proses praperadilan. Jika terbukti, tindakan tersebut melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait obstruction of justice.
Partai, Loyalitas, dan Penghianatan terhadap Nurani
Yang lebih memprihatinkan, kritik internal terhadap tokoh-tokoh kuat ini justru dibalas dengan pemecatan keanggotaan partai. Praktik yang memperkuat hegemoni dan membungkam suara berbeda ini bertentangan dengan semangat demokrasi, seperti diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menekankan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik rakyat.
Kondisi ini menciptakan ketakutan struktural, di mana loyalitas semu lebih dihargai daripada integritas. Padahal, sejarah telah membuktikan: mereka yang mengabdi pada kebenaran, meski dianggap pengkhianat partai, justru dikenang sebagai negarawan.
Teladan dari Masa Lalu untuk Masa Depan
John Quincy Adams tidak pernah tunduk pada tekanan partai. Ia memprioritaskan kebijakan fiskal yang kuat, pembangunan infrastruktur, perlindungan atas hak-hak masyarakat adat, serta kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, ia kembali ke Kongres dan menjadi suara moral dalam isu-isu besar seperti perbudakan dan ekspansi teritorial yang agresif.
Ia wafat di usia 80 tahun, di gedung parlemen tempat ia terus berjuang sampai napas terakhir. “Masalah saya dengan Kongres menjadi tak berarti jika dibandingkan perjuangan JQA,” ujar JFK, menandai betapa besar pengaruhnya.
Penutup: Saatnya Menjadi Bangsa yang Dewasa
Hari ini, Indonesia tengah menyaksikan pertarungan antara kejujuran dan manipulasi, antara hukum dan kekuasaan. Kita rakyat bukan hanya penonton, tetapi pemegang harapan.
Jika kebenaran memang akan menang, maka ia butuh panggung yang terang — bukan sandiwara yang disembunyikan di balik retorika.
Seperti JQA, mari kita yakini: “Loyalitas kepada partai berakhir di titik di mana loyalitas kepada negara dimulai.” Dan semoga, dari layar sidang ke layar media, kebenaran tidak sekadar dinyanyikan — tapi diperjuangkan, dibuktikan, dan ditegakkan.
Andre Vincent Wenas
Pemerhati Ekonomi dan Politik | Direktur Eksekutif LKSP.
Kpksigap/Redaksi
Robby
