Blitar | Kpksigap.com – Pertanggungjawaban APBD bukan hanya berbicara tentang laporan keuangan yang selesai disusun, melainkan juga sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang itulah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Blitar mengajukan sejumlah kritik terhadap pelaksanaan APBD 2025, mulai dari besarnya Silpa, program pendidikan yang belum optimal, hingga kebijakan parkir dan pembinaan olahraga.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Blitar, Johan Marihot Panjaitan, mengatakan Silpa APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp61,4 miliar menunjukkan masih adanya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang belum berjalan efektif.
“Di APBD 2025 ini ada Silpa sebesar Rp61 miliar lebih. Itu artinya serapan anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar belum sepenuhnya efektif. Akhirnya perencanaan itu tidak begitu sesuai,” kata Johan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Blitar, Selasa (14/7/2026).
Menurut Johan, meski Wali Kota Blitar Ibin baru dilantik pada Februari 2025 sehingga belum menjalankan seluruh siklus anggaran secara penuh, pelaksanaan program tetap harus dievaluasi berdasarkan target yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Ia menilai sejumlah program prioritas, terutama di bidang pendidikan, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Salah satunya adalah program bimbingan belajar yang menjadi bagian dari upaya mendukung pemberian beasiswa bagi lulusan SMA dan SMK dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Program bimbingan belajar yang diprogramkan pemerintah belum berjalan optimal. Dari informasi yang kami terima, peserta yang mendaftar puluhan orang, tetapi yang akhirnya lolos sangat sedikit. Artinya pelaksanaan program ini sangat tidak efektif,” ujarnya.
Selain pendidikan, Johan juga menyoroti kebijakan tarif parkir insidental yang sebelumnya diturunkan Pemerintah Kota Blitar. Menurut dia, kebijakan tersebut seharusnya mempertimbangkan Peraturan Daerah yang telah disusun bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Kami sangat menyayangkan sikap Wali Kota terkait parkir insidental. Memang mungkin berpihak kepada masyarakat, tetapi nasib para juru parkir juga harus dipikirkan. Semua warga Kota Blitar adalah rakyatnya, tidak boleh ada yang dibeda-bedakan,” kata Johan.
Ia juga mengingatkan agar dinamika politik tidak lagi memengaruhi kebijakan pemerintahan setelah Pilkada selesai.
“Politik itu sudah selesai. Sekarang seluruh warga Kota Blitar adalah rakyatnya wali kota. Tidak ada lagi istilah orang saya atau orang mereka. Semua harus dirangkul untuk membangun Kota Blitar,” tegasnya.
Di sektor olahraga, Fraksi PDIP turut meminta Pemerintah Kota Blitar membangun komunikasi yang lebih baik dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar agar pembinaan atlet tidak terganggu oleh persoalan internal.
“Kami meminta pihak eksekutif menjalin komunikasi dengan KONI agar roda olahraga di Kota Blitar bisa berjalan maksimal. Prestasi atlet juga membawa nama baik Kota Blitar,” ujarnya.
Menjelang pembahasan APBD 2026, Johan berharap pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun perencanaan agar program yang telah dianggarkan tidak kembali mengalami kendala pelaksanaan.
“Saya berharap wali kota dalam hal perencanaan benar-benar matang. Banyak program yang menurut Fraksi PDI Perjuangan belum efektif. Contohnya di Sentul, anggaran miliaran rupiah akhirnya terbengkalai. Perencanaan ke depan harus jauh lebih maksimal,” pungkas Johan.
Redaksi | Pramono
