Ratusan Penambang PETI Kepung Mapolres Sintang, Bupati Bala Turun Tangan Minta Toleransi; Publik Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

KPKsigap.Com
Sintang – Ketegangan antara aparat dan ratusan penambang emas tanpa izin (PETI) mewarnai halaman Polres Sintang, Sabtu (28/2/2026). Massa yang memprotes penangkapan tiga pekerja PETI di wilayah Kapuas Kiri Hilir (KKI) sempat memanas hingga terjadi kerusakan fasilitas pagar Mapolres.

Di tengah situasi yang memuncak, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala turun langsung ke tengah kerumunan massa.

Di hadapan ratusan warga, ia menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Sintang agar mengedepankan pendekatan humanis.

“Mengingat ini dalam bulan puasa, mohon ketiga warga yang ditangkap diberikan toleransi,” ujar Bupati Bala di lokasi.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari proses mediasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan perwakilan masyarakat. Pada Sabtu malam sekitar pukul 19.00 WIB, tiga pekerja yang sempat diamankan akhirnya dipulangkan dengan catatan tidak mengulangi aktivitas penambangan ilegal.

Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo menegaskan bahwa penertiban PETI merupakan langkah penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan dan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Namun di balik meredanya situasi, desakan publik justru menguat: penegakan hukum terhadap PETI tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai aparat harus bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pemodal, penampung emas, hingga pihak-pihak yang diduga melindungi praktik ilegal tersebut.
Isu dugaan adanya oknum aparat yang menerima setoran dari aktivitas PETI kembali mencuat di tengah polemik ini.

Meski belum ada pernyataan resmi terkait dugaan tersebut, masyarakat meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi internal secara transparan.

“Kalau memang ada oknum, baik dari kepolisian maupun aparat lainnya yang terlibat, harus diproses. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih,” tegas seorang tokoh masyarakat Sintang.

Aktivitas PETI selama ini memang menjadi dilema klasik di daerah aliran sungai Kapuas. Di satu sisi menjadi sumber penghidupan masyarakat, di sisi lain menyisakan kerusakan lingkungan serius akibat penggunaan merkuri dan pengerukan bantaran sungai.

Peristiwa ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah: apakah penanganan PETI akan menyentuh akar persoalan hingga ke jaringan besar di belakangnya, atau kembali berhenti pada penindakan sporadis terhadap pekerja kecil.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di Mapolres Sintang dilaporkan telah kondusif.

Namun sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu kini justru semakin tajam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *